NU Putuskan Ujaran Kebencian Kategori Perbuatan Tercela

Munas dan konbes alim ulama PBNU di Mataram, NTB

MATARAM, KABARINDONESIA.CO.ID-Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Alim Ulama yang dilaksanakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), memutuskan ujaran kebencian masuk kategori munkar atau perbuatan tercela. 

Keputusan itu dihasilkan melalui Sidang Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudluiyah yang digelar di Pondok Pesantren Darul Falah, Pagutan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Jumat (24/11/2017) lalu. 

“Amar ma’ruf nahi munkar juga tidak bisa dilakukan dengan kemunkaran karena mengajak kebaikan juga harus dilakukan dengan kebaikan. Oleh karena itu, amar ma’ruf nahi munkar tidak dapat dibenarkan melalui ujaran kebencian yang dalam Islam merupakan bagian dari kemunkaran,” kata Wakil Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PBNU Mahbub Ma’afi membacakan rumusan sidang komisi yang dikirimkan melalui siaran pers, Minggu (26/11/2017). 

Hapus Dendam dan Prasangka : Perlunya Rekonsiliasi, Permohonan Maaf kepada Korban Pelanggaran HAM

Lusiano bersama korban pelanggaran HAM 65-66

BEDAH buku Palu dan Godam karya Bung Yudy (Rusdy Mastura)  pada acara Kado Cinta untuk Palu (Sulawesi Tengah). Buku Palu dan Godam, Melawan Keangkuhan merupakan kisah di balik permohonan maaf pada korban pelanggaran hak azasi manusia (HAM) peristiwa 1965-1966. Di Palu Sulawesi Tengah yang intinya untuk kedamaian dan kerukunan umat beragama, masyarakat, saling memaafkan sebagai masyarakat kembali ke khitahnya yang damai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dasarnya Pancasila dan UUD 1945.

Bung Yudy tidak minta maaf dengan PKI yang telah dilarang, dibubarkan tetapi meminta maaf kepada korban hak azasi manusia (HAM) yang tidak jelas kesalahannya dan tidak pernah diputus hukum dan diadili, tapi ditahan, HAM hilang puluhan tahun dan mendapat predikat eks tahanan politik (tapol) PKI yang telah menjalani tahanan dan kerja paksa.

Bedah Buku Palu dan Godam : Kisah Permohonan Maaf pada Korban Pelanggaran HAM

CATATAN : Ir Lusiano SH MBA (Advokat, Aktivis)

 

Lusiano dan Rusdy Mastura (mantan Wali Kota Palu)

SAYA mengikuti langsung bedah  buku karya Bung Yudy (Rusdy Mastura) : "Palu dan Godam" di acara Kado Cinta untuk Palu (Sulawesi Tengah). Buku Palu dan Godam, Melawan Keangkuhan merupakan kisah di balik permohonan maaf pada korban pelanggaran hak azasi manusia (HAM) peristiwa 1965-1966. Di Palu Sulawesi Tengah yang intinya untuk kedamaian dan kerukunan umat beragama, masyarakat, saling memaafkan sebagai masyarakat kembali ke khitahnya yang damai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dasarnya Pancasila dan UUD 1945.

Karena sebenarnya PKI itu sudah tidak ada, telah ditumpas dan terlarang di Indonesia. Kalau paham komunis yang mau masuk, sudah tergarda dengan kesaktian Pancasila dan UUD 1945. Tugas negara lah mengamati apabila ada gejala-gejala masuknya paham komunisme, karena itu pemahaman dan pendalaman Pancasila sangat perlu untuk antisipasi bertumbuhnya paham lain yang akan mengubah dasar negara dan haluan negara. 

SKK Migas Kalsul Naik Tingkat : Dukung Eksplorasi Minyak

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID-Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (SKK Migas Kalsul) menggelar silaturahmi dan halal bi halal dengan KKKS Eksplorasi dan Eksploitasi di kantor SKK Migas Kalsul di Balikpapan, Senin (10/7/2017). Dalam kesempatan tersebut sebanyak 30 KKKS wilayah Kalsul hadir, sehingga suasana ruang  rapat kantor Perwakilan Kalsul cukup ramai. 

Pada pertemuan tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Nasvar Nazar,  Kantor SKK Migas Perwakilan Kalsul saat ini naik statusnya menjadi setingkat divisi. Terkait beban tanggung jawab dan penambahan kewenangan yang diberikan oleh  kantor Jakarta sedang menunggu informasi selanjutnya. 

Sarjana Pertanian Diminta Membangun Desa

Abdul Malik : Pemerintah Pusat Harus Fokus Benahi Pertanian

Abdul Malik (kanan) bersama jurnalis (sutrisno/kk)

BALIKPAPAN, KABARINDONESIA.CO.ID-Pemerhati pertanian dari Balikpapan, Abdul Malik, mengingatkan kepada pemerintah pusat untuk tidak meninggalkan sektor pertanian dalam arti luas, yan meliputi pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan maupun kelautan. Malik sapaan akrab Abdul Malik kepada media ini menegaskan, Indonesia bisa makmur dengan mengelola pertanian dengan tepat dan maksimal. 

 "Kepada Pak Presiden, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan, ayo kita fokus benahi pertanian kita. Saya prihatin dan sedih, banyak Sarjana Pertanian tapi kerjanya di luar pertanian, seperti di perbankan atau bidang lain. Padahal jika pemerintah mau, manfaatan para Sarjana Pertanian itu untuk membangun desa atau daerah. Kan Pak Presiden bercita-cita membangun negara dari desa?," kata Malik, baru-baru ini.