9 Tahun, Ketua MPR Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Ketua MPR menerima perwakilan para kepala desa Kabupaten Purbalingga - Jateng

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa dari saat ini enam tahun menjadi sembilan tahun. Dukungan tersebut juga sejalan dengan pendapat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang menyatakan masa kerja kepala desa sebaiknya tidak hanya enam tahun, tetapi menjadi sembilan tahun. 

"Perpanjangan masa jabatan tersebut salah satunya agar pembangunan desa lebih efektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik desa akibat Pilkades. Karena berdasarkan kajian Kementerian Desa dan PDTT, dari 6 tahun masa jabatan Kepala Desa, 2 tahun pertama biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik, 2 tahun berikutnya persiapan Pilkades mendatang, sehingga kerja efektif Kepala Desa hanya 2 tahun," ujar Bamsoet usai menerima perwakilan kepala desa dari Kabupaten Purbalingga, di Jakarta, Kamis (1/12/2022). 

Ketua MPR Apresiasi Presiden Jokowi Sukses Gelar KTT G-20 di Bali

Ketua MPR Bambang Soesatyo

SOLO, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sukses menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 (KTT G-20) di Bali, pada 15 - 16 November 2022. Presidensi Indonesia berhasil menghasilkan G-20 Bali Leaders Declaration. Sekaligus concrete deliverable yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G-20 dan undangan. 

"Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, proyek kerja sama yang dihasilkan dalam KTT G-20 ini akan membantu membumikan kerja G-20. Bermanfaat bukan hanya bagi negara anggota G-20, melainkan juga bagi dunia, khususnya bagi negara-negara berkembang," ujar Bamsoet di sela kunjungan kerjanya di Solo untuk menghadiri World Peace Forum, Rabu (16/11/2022). 

Ahli Waris Baharudin Lopa bersama Tim Hukum Temui Menteri ATR/BPN

Soal Tanah Almarhum Baharuddin Lopa di Pontianak yang Dikuasai Pihak Lain

Masyita Baharuddin Lopa dan timnya saat menemui Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Masyitha Baharuddin Lopa merupakan ahli waris almarhum Prof Baharuddin Lopa yang pada Senin 19 Oktober 2022, bersama timnya dari Kalimantan Barat yaitu Yayat Darmawi SE SH MH, Ali Supratono dan Agus,  diterima secara resmi oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di kantor Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia, Jakarta. 

Pertemuan tersebut berdiskusi tentang tindak lanjut tanah almarhum Baharuddin Lopa di Jalan Perdana yang disudah dikuasai pihak lain. Menteri ATR/BPN sangat responsif dan fokus tentang pemberantasan mafia tanah baik korbannya yang bersifat komunal maupun yang bersifat personal. 

Ketua MPR Dampingi Diplomasi Jalan Pagi Airlangga Hartarto - Puan Maharani

 

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menemani Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto jalan pagi bersama Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Puan Maharani. 

Sesuai jalan pagi, Airlangga Hartarto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Sherpa G-20 menyerahkan satu unit mobil listrik, Wuling, berwarna merah dan kuning kepada Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. 

Ali Kalora Tewas, Pakar Hukum : MIT Perlu Segera Ditumpas

Aparat berhasil melumpuhkan Ali Kalora (net)

PAKAR Hukum Pidana, Suparji Ahmad mengapresiasi tindakan Satgas Madago Raya yang berhasil menembak dua anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Di mana salah satu yang ditembak mati adalah Ali Kalora. 

"Langkah tersebut sudah tegas, tepat dan terukur mengingat Ali Kalora bersama-kawannya bersenjata sehingga berpotensi melukai petugas. Mengingat track record Ali Kalora berkali-kali menyerang petugas, bahkan warga sipil," katanya dalam keterangan pers. 

Ia juga mengatakan bahwa idealnya, seorang yang melalukan tindak pidana dibawa ke meja hijau untuk diadili. Akan tetapi, bila yang bersangkutan bersenjata dan mengancam keselamatan petugas maka sah bila petugas melakukan tindakan tegas dan terukur.